POLITIK

FPI Dapat Kado Valentine

Desakan sejumlah kelompok masyarakat agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan terus berdengung. Meski begitu, kekerasan yang terjadi di Indonesia dinilai tak lantas lenyap hanya lewat cara pembubaran FPI.

Terkait aksi kekerasan yang dilakukan organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas), Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi menyebut citra anarkis memang telah melekat pada FPI. Pembubaran, sebut KH Hasyim Muzadi, hanya cara meredam sementara. Secara mudah, organisasi serupa akan tumbuh.

"Membubarkan FPI karena dianggap anarkis dalam kondisi demokrasi liberal belum tentu efektif. Karena dengan mudah kelompok masyarakat, termasuk FPI dapat membuat organisasi baru atas dasar kebebasan,” kata Hasyim, Rabu (15/02/2012).

Andai pembubaran FPI terwujud, organisasi tersebut, papar Hasyim Muzadi bisa saja menjelma dalam bentuk organisasi berbeda dengan pengurus dan anggota yang sama. “Bagaimana kalau berpindah nama dengan FPU (Front Pembela Umat) misalnya, dan Habib Riziq sebagai Rais Am sebagai ganti istilah ketua umum? Apa bisa dihalangi? Kalau demokrasi kita yang disalahkan, bukankah sistem sekarang juga hasil konsepsi dari neolib, neokom, dan para cerdik pandai kita?" katanya.

KH Hasyim Muzadi menambahkan, rencana pembubaran FPI dilakukan melalui perbaikan UU No 8 /85, maka pembubaran terhadap organisasi yang menjadi kepanjangan dan kepentingan asing di Indonesia juga perlu dibubarkan. “Baik itu organisasi yang kerja di bidang ideologi, politik, ekonomi maupun budaya. Karena orientasi asing ini merusak NKRI. Kita perlu kerjasama dengan asing untuk kepentingan Indonesia, bukan menyetorkan NKRI ke asing,” jelasnya.

"FPI saran saya perbaiki kualitas perjuangannya dan menghindari kekerasan. Tapi, andai saja FPI mau meninggalkan kekerasan, tidak berarti Indonesia bebas kekerasan. Karena kekerasan di Indonesia lebih banyak disebabkan ketidakadilan, hilangnya keteladanan dan penyalahgunaan kekuasaan, jahatnya kapitalisme. Semua akan terbuka di hadapan rakyat manakala FPI lebih pintar,” ujar KH Hasyim Muzadi

Demonsrtasi 'Indonesia Tanpa FPI' 

Front Pembela Islam (FPI) memutuskan bersikap cuek dengan adanya rencana gerakan "Indonesia Tanpa FPI" yang akan berlangsung pukul 16.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia, Selasa, 14 Februari 2012.

"Sebodo amat! Emang ngaruh?" kata juru bicara FPI, Munarman, melalui layanan pesan pendek, Selasa, 14 Februari 2012.

Munarman belum bisa memastikan apakah ia bakal mengirim pasukan ke Bundaran HI. Namun ia menyayangkan adanya gerakan ini. Apalagi jika “inspirasi” aktivis menggelar aksi “Indonesia Tanpa FPI” adalah penolakan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap rencana pendirian FPI di Palangkaraya.

"Kekerasan preman binaan Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah) yang dikomando Yansen Binti dan Lukas Tingkes kok didukung penuh oleh perencana tindak kekerasan terhadap FPI hari ini, ya?" ujarnya.

Hari ini, puluhan aktivis di Jakarta berencana menggelar aksi "Indonesia Tanpa FPI" di Bundaran Hotel Indonesia pukul 16.00 WIB. Dalam aksi tersebut, para aktivis menyajikan petisi masyarakat yang akan diserahkan ke penyelenggara negara. Intinya, mereka menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan FPI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, menyatakan jajarannya siap mengamankan acara ini. Meski, kata Rikwanto kemarin, polisi belum mendapat pemberitahuan resmi dari penyelenggara aksi.

DPR Dukung Usulan KPK Soal Audit Kinerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja terkait penanganan kasus-kasus yang ditanganinya selama ini. Permintaan itu pun didukung oleh Komisi III DPR.

Aboe Bakar Al Habsy dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, audit ini sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya lembaga KPK yang independen, kredibel, akuntabel, dan professional dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi. "Kita akan mendukung penuh audit ini. karena KPK perlu dipercaya saat ini dengan tidak dipercayanya jaksa dan polisi. Audit ini memang jadi perhatian di Jilid II kemarin," katanya, Kamis (1/3)

Ia pun mendorong agar audit kinerja ini dijalankan secara serius. Apalagi, tambah Aboe, KPK merupakan lembaga khusus di bidang hukum. Sehingga, memerlukan orang yang sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai orang yang bekerja di KPK bukan merupakan mereka yang ahli di bidangnya.

"KPK beda dengan DPR. Di Komisi III bisa saja bukan orang hukum. Tapi di KPK tidak bisa seperti itu. Bagaimana dia mau melakukan supervisi kalau dia tidak ahli," paparnya. Dukungan terhadap audit ini pun disebutnya sebagai bentuk kerja sama yang bagus antara KPK dan DPR. Apalagi, pimpinan KPK merupakan pilihan dari DPR.

.